Perubahan Iklim
 |
|
| Potret Saat Perubahan Iklim Melanda Bumi (Wikipedia Indonesia) |
Pantoro Tri Kuswardono, Manajer Pengelolaan Pengetahuan WALHI, juga Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI
Dinar Rani Setiawan, Pengkampanye Air dan Pangan WALHI
Meningkatnya suhu bumi akibat akumulasi gas-gas rumah berbasis karbon,
seperti karbondioksida, metan, dan hidrofluorocarbon, mendorong
terjadinya perubahan iklim. Mencairnya es di pegunungan salju abadi dan
Himalaya, Andes, Jayawijaya, dan Patagonia, serta Kutub Utara dan
Selatan adalah indikasi meningkatnya suhu bumi. Selain itu, perubahan
suhu bumi juga terjadi di lautan yang mengakibatkan berubahnya siklus
dan kejadian cuaca, yang disebut sebagai perubahan
iklim.
Dalam Laporan Kelompok Kerja II IPCC bertajuk Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability,
awal April 2007 lalu di Brussels, Belgia, dinyatakan bahwa “jika suhu
bumi tidak dapat dipertahankan dan naik melampaui 2 derajat celcius,
maka sejumlah katastrofi akan muncul di pelbagai belahan bumi. Fenomena
yang muncul antara lain: kenaikan permukaan air laut setinggi 1 hingga
6 m yang dapat menenggelamkan wilayah pantai di seantero planet bumi,
meningkatnya kejadian banjir, serta berubahnya siklus hujan. Musim
kering akan semakin panjang dan musim hujan dengan intensitas tinggi
akan pendek. Banjir dan kekeringan akan menjadi fenomena umum dalam
seabad ke depan, dan boleh jadi, tak bisa dihindari. Selain itu,
sejumlah penyakit baru yang menjadi ciri khas daerah tropik akan
menyebar ke wilayah-wilayah sub-tropik dan kutub, yang berpotensi
mengakibatkan jatuhnya korban di pelbagai belahan dunia”.
Berdasarkan data IPCC antara 1970-2004, terjadi kenaikan suhu rata-rata
tahunan antara 0,2-1 derajat celcius di Indonesia. Untuk wilayah
Indonesia, laporan IPCC mengindikasikan jutaan pulau, terutama wilayah
pesisir, akan hilang. Secara geografis, Indonesia, dengan lebih dari 17
ribu pulau, berada pada posisi amat rentan. Bahkan, secara pasti,
laporan IPCC menyebut, “telah terjadi perubahan fisik alam di Papua”.
Sebagaimana disebut IPCC, sistem fisik dan biologis alam adalah gejala
lanjutan terjadinya perubahan iklim.
Menurut IPCC, kelompok
paling rentan akibat perubahan iklim adalah masyarakat miskin. Sebab,
mereka memiliki kemampuan beradaptasi teramat rendah dan minim akses
sumber daya alam. Sejauh ini, masyarakat berkategori rentan amat
bergantung pada tersedianya sumber daya alam sekitar. Ironisnya, sumber
daya alam yang menjadi mata pencaharian mereka juga tak lepas dari
kondisi iklim. Di samping itu, juga terjadi penurunan produksi pangan
sehingga meningkatkan risiko bencana kelaparan; peningkatan kerusakan
pesisir akibat banjir dan badai; peningkatan kasus gizi buruk dan
diare; serta perubahan pola distribusi hewan dan serangga sebagai
vektor penyakit.
Revolusi Industri
Istilah “Revolusi Industri” mula-mula diperkenalkan oleh Friedrich
Engels (1820-1895) dan Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) di pertengahan
abad ke-19. Sedari Revolusi Industri berderap di Eropa, perubahan gaya
hidup (teknologi, sosioekonomi, kultur, religius, dsb) mendapatkan
momentum. Ditandai oleh pelbagai penemuan, seperti kapal bertenaga uap,
mesin bahan bakar, dan pembangkit listrik, perlahan tapi pasti juga
memberi dampak bagi peralihan paradigma manusia: tak lagi
antro-eko-sentris, melainkan antroposentrik semata. Walhasil, sejak
abad ke-18, degradasi ekologis memuntahkan bencana katastrofiknya
hingga detik ini.
Perubahan tata ekologi dunia dilatari oleh
konsumsi emisi bahan bakar fosil yang berlebih, kerusakan hutan dan
lahan, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer (pemanasan
global), yang pada akhirnya bermuara pada perubahan iklim di seantero
dunia. Lebih dari itu, latar ekonomi-politik dunia pasca Perang Dunia
II, secara faktual, juga turut menyumbang akselerasi perubahan iklim
melalui sejumlah hal sebagai berikut:
- Perluasan ekonomi global pasca Perang Dunia II yang tetap mempredasi aset-aset negara-negara bekas koloni.
- Peningkatan
akumulasi kapital dan konsumsi negara-negara eks koloni yang ditopang
bahan mentah dan buruh murah di negara bekas koloni. - Politik ekonomi yang miskin distribusi
- Penciptaan
perkakas-perkakas ekonomi yang menyembah pada agregat pertumbuhan
semata, dengan mengabaikan keutuhan dan keberlanjutan sosio-ekologis
setempat. - Penciptaan hukum dan perjanjian perdagangan baru yang tetap mempertahankan supremasi negara-negara industri.
- Monetisasi lahan dan kekayaan alam untuk melayani pertumbuhan terus-menerus yang memperkuat supremasi negara-negara eks-koloni.
- Perluasan pasar barang konsumsi di negara-negara eks koloni yang umumnya berpopulasi besar.
Secara akumulatif, latar politik di atas mendorong peningkatan krisis
di negara-negara eks koloni dan menyebabkan merosotnya kemampuan warga
untuk menjamin: (1) keselamatan dan kesejahteraan dirinya; (2) memenuhi
syarat-syarat minimum hidup sesuai dengan kebutuhan setempat; dan (3)
merawat keberlanjutan jasa/alam lingkungan. Ironisnya, di tengah
maraknya kerentanan masyarakat yang rentan, Pemerintah Indonesia justru
membangun bendungan skal besar di pelbagai daerah, seperti Jawa Barat
(Waduk Jatigede), Riau (Waduk Kotopanjang), dan Sulawesi Selatan (Waduk
Bilibili). Alih-alih mengulurkan tangan bagi kelompok rentan,
Pemerintah Indonesia justru ‘menenggelamkan’ mereka.
Mengedepankan ‘nalar manusia-alam’
Dalam kajiannya, Komisi Dunia untuk Bendungan (The World Commission on
Dams) menemukan fakta bahwa bendungan (waduk) berskala besar menjadi
kontributor signifikan terhadap perubahan iklim. Dalam kalkulasi WCD,
dikatakan, “keluaran emisi dari waduk, sebagai hasil proses pembusukan
seluruh bahan organik, menyumbang 1-28% emisi gas efek rumah kaca yang
menyebabkan terjadinya pemanasan global”.
Selain penelitian
WCD, IRN (Internatioal Rivers Network) juga meneliti mengenai
kontribusi bendungan besar dalam pemanasan global. Pembangunan
waduk-waduk pembangkit listrik di Amazon menyebabkan pelepasan gas
rumah kaca berupa methan dan karbondioksida dengan implikasi hingga 45
kali lipat dibandingkan pelepasan akibat pembangkit listrik menggunakan
gas alam. Hal ini terjadi karena pembanjiran kawasan dengan seluruh
bahan organik, seperti, hutan, kebun, bangunan kayu, tanaman, dan
sebagainya. Hal ini menjadi sebab pembusukan berlangsung secara anaerob
dan menghasilkan gas methan dan karbondioksida dalam jumlah yang besar.
Ketika turbin pembangkit listrik berputar dan mengaduk sebagian air,
gas tersebut akan terlepas ke udara dan menghasilkan efek rumah kaca.
Pada akhirnya, perubahan suhu bumi mengakibatkan berubahnya siklus dan
kejadian cuaca, perubahan iklim.
Dalam catatan WALHI, 4 dari
26 waduk raksasa yang pernah dibangun di Indonesia menghasilkan
pengggusuran lebih dari 40 ribu jiwa. Waduk Kedungombo menggusur 23
ribu jiwa, Kotopanjang 8400 jiwa, Bilibili 8000 jiwa, dan Gajah Mungkur
sekitar 51 desa. Di Jawa Barat, total wilayah produktif yang sudah
dihancurkan oleh 3 bendungan di Sungai Citarum saja (Jatiluhur,
Saguling, dan Cirata) mencapai 17,000 hektar. Jumlah ini akan bertambah
6000 hektar jika Waduk Jatigede dibangun. Semuanya merupakan lahan
persawahan produktif yang menyimpan keragaman hayati.
Kenyataannya, hampir seluruh bendungan raksasa yang dibangun saat ini
tidak efektif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, seluruh waduk
raksasa yang ada di Pulau Jawa mengalami krisis pasokan air.
Pengelolaan yang salah mengakibatkan fluktuasi volume dan debit
berubah-ubah secara drastis. Bahkan, wilayah tangkapan air yang sehat
bagi waduk Jatiluhur saat ini hanya tinggal 9%. Kerusakan wilayah
tangkapan air menyebabkan sedimen lumpur mempercepat usia bendungan dan
dapat menimbulkan bencana jauh lebih besar jika bendungan tersebut
jebol akibat tekanan lumpur. Pengerukan pun akan menyedot biaya besar
dan dibebankan pada rakyat yang saat ini hidupnya semakin rusak.
Waduk Bilibili di Sulawesi Selatan, yang juga berfungsi sebagai penahan
banjir bagi kota Makassar dan Kabupaten Gowa, saat ini hanya berupa
rawa dengan endapan lumpur yang tinggi. Banyak pihak di Makasar
mengkhawatirkan waduk ini akan jebol dan menimbulkan korban jauh lebih
banyak lagi. Sejumlah bendungan seperti Kotopanjang dan Cirata justru
menimbulkan banjir di wilayah hulu akibat aliran balik (backwater) yang
dihasilkan selama musim penghujan.
Kerusakan ekologis yang
dihasilkan oleh waduk raksasa merupakan kerusakan yang tak dapat
dipulihkan kembali. Selain menggusur, sejumlah bendungan terbukti
menghasilkan timbulnya penyakit. Di Kotopanjang, jumlah nyamuk
Anopheles meningkat pesat akibat terendamnya tanaman dan tumbuhan di
dasar danau. Resiko penyakit malaria menjadi meningkat setelah
bendungan dibangun.
Di samping kerugian sosioekonomi, budaya,
dan ekologis, waduk raksasa adalah kontributor besar penumpukan utang
luar negeri Indonesia. Sejak 1968, utang luar negeri Indonesia dari
Jepang, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Dunia, secara
berturut-turut, 84 milyar yen, 69 juta dollar, dan 2,9 milyar dollar.
Seluruh hutang ini menjadi tanggungan semua anak bangsa tanpa kecuali.
Oleh karena itu, WALHI menyeru Pemerintah Indonesia agar pembangunan
waduk raksasa di pelbagai daerah di Indonesia dihentikan. Mengapa
demikian? Pasalnya, penggusuran paksa warga sekitar lokasi waduk,
kerusakan lingkungan, dan keterpurukan bangsa akibat tumpukan utang
luar negeri, jauh lebih menyengsarakan rakyat di masa mendatang.
Terlebih, waduk raksasa berpotensi menambah kerentanan masyarakat yang
minim kapasitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
